Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku penuh setelah masa transisi dua tahun berakhir pada Oktober 2024. Setiap bisnis yang mengumpulkan data pelanggan, mulai dari nama dan nomor telepon hingga riwayat transaksi, perlu memahami kewajibannya.

Artikel ini merangkum poin-poin praktis yang relevan bagi pemilik usaha. Untuk keputusan hukum yang spesifik, tetap konsultasikan dengan penasihat hukum.

Peran Pengendali dan Prosesor Data

Pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data, misalnya toko online yang mengumpulkan data pembeli. Prosesor data adalah pihak yang memproses data atas nama pengendali, seperti penyedia hosting atau vendor aplikasi. Keduanya memiliki tanggung jawab, sehingga perjanjian kerja sama dengan vendor perlu mengatur perlindungan data.

Dasar Pemrosesan yang Sah

Data pribadi hanya boleh diproses dengan dasar yang sah, salah satunya persetujuan yang jelas dari pemilik data. Dasar lain antara lain pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, dan kepentingan sah tertentu. Jelaskan tujuan pengumpulan data dengan bahasa yang mudah dipahami, dan jangan memakai data untuk tujuan lain tanpa dasar yang sah.

Baca juga: Serangan Phishing: Cara Mengenali dan Melatih Karyawan Anda

Hak Pemilik Data

Pelanggan memiliki hak yang harus bisa Anda layani.

  • Mendapatkan informasi tentang tujuan pemrosesan data.
  • Mengakses dan memperoleh salinan datanya.
  • Memperbaiki data yang tidak akurat.
  • Meminta penghapusan atau menarik kembali persetujuan.

Keamanan dan Pemberitahuan Kebocoran

Bisnis wajib menerapkan langkah teknis dan organisasi untuk melindungi data, seperti pembatasan akses, enkripsi, dan pencatatan aktivitas. Jika terjadi kegagalan pelindungan data, undang-undang mengatur kewajiban pemberitahuan tertulis kepada pemilik data dan lembaga terkait paling lambat 3 x 24 jam.

Langkah Awal Menuju Kepatuhan

Inventarisasi data apa saja yang Anda kumpulkan, di mana disimpan, siapa yang bisa mengakses, dan berapa lama disimpan. Perbarui kebijakan privasi di website, tinjau formulir agar hanya meminta data yang benar-benar perlu, dan siapkan prosedur menanggapi permintaan pelanggan serta insiden kebocoran.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah UMKM juga terkena UU PDP?

Undang-undang berlaku bagi setiap orang, badan publik, dan organisasi yang memproses data pribadi, sehingga UMKM juga perlu menerapkan prinsip perlindungan data sesuai skala usahanya.

Apa sanksi jika melanggar UU PDP?

UU PDP mengatur sanksi administratif seperti teguran hingga denda, serta ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu seperti memperoleh atau mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum.

Kesimpulan

Perlindungan data pribadi kini menjadi kewajiban hukum sekaligus fondasi kepercayaan pelanggan. Mulailah dari inventarisasi data, kebijakan privasi yang jelas, dan pengamanan sistem, lalu tingkatkan kepatuhan secara bertahap.

Butuh bantuan menerapkannya di bisnis Anda? Tim Tirta Project siap membantu merencanakan dan membangun solusi digital yang sesuai kebutuhan. Konsultasikan gratis via WhatsApp.